Jujur, ihlas, sportif, berani mengabdi, teguh pendirian, dan elegan. Pangkat-pangkat inilah yang layak disandang para pendekar dari Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama (IPS-NU) Pagar Nusa.
Lagi pula para pendekar dunia persialatan ini tak terlalu butuh pangkat-pangkat basah di pemerintahan yang akhir-akhir ini ramai diperebutkan orang banyak. Para pendekarlah sebenarnya yang berada di barisan terdepan perjuangan mendapatkan ”kedaulatan” negeri ini sekalipun belakangan nama mereka tidak banyak mendapatkan tempat dalam catatan sejarah yang didominasi oleh para diplomat dan politisi.
Di tengah-tengah kerumunan ratusan pendekar berbaju, celana, dan kopyah atau julbab hitam kelam itu penulis menemukan semangat menggebu-gebu untuk memperbaiki kondisi Nusantara yang telah dikacaukan oleh ”para pendekar berwatak jahat.” IPS-NU Pagar Nusa mengadakan Kongres di Pesantren Ciganjur Jakarta asuhan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Jum’at-Ahad (23-25 September 2005) lalu.
Menjelang pelaksanaan kongres saya sempat berbincang dengan Ketua Umum IPS-NU Pagar Nusa yang selanjutnya terpilih kembali. Dialah Prof. DR. KH. Suharbillah. Perbincagan berlangsung akrab dan sama sekali tanpa rasa takut meski saat itu penulis berhadapan dengan seorang pimpinan pendekar yang brewokan dan bertubuh besar kekar. Salah satu ucapan Kiai Suharbillah yang penting begini:
”Saya sempat mendapatkan telepon dari oknum yang mengatasnamakan pengurus wilayah Pagar Nusa. Dia mengaku menawarkan wilayahnya untuk memilih saya sebagai Ketua Umum Pagar Nusa Periode 2005-2010. Namun dia bertanya kompensasi apa yang hendak saya berikan kepada wilayah itu. Saya balik bertanya, apakah Pagar Nusa sekarang sudah seperti itu?!”
Ya. Memang dalam banyak hal paguyuban (jamaah) yang empunya kejelasan kekuatan ”fisik” dan massa menjadi bahan-bakar utama untuk menjadi alat politik, dan dengan begitu para pentolannya tergolong orang yang berpunya. Namun Pagar Nusa tidak termasuk dalam bahagian itu.
”Saya sempat menawarkan kepada para pengurus Pagar Nusa, apakah kongres ini model Ansor atau model NU. Kalau model Ansor para anggotanya di kasih sangu. Namun kalau model NU malah dimintai urunan. Ternyata warga Pagar Nusa Lebih memilih model NU,” kata Kiai Suharbillah. Dua idealtipe barusan seharusnya tidak ada, namun kadang menjadi problem ideologis yang pertama-tama harus diperbincangkan secara intern, diselesaikan sampai tuntas.
Para pengurus cabang IPS-NU Pagar Nusa berangkat ke Jakarta dari daerahnya masing-masing, Jawa dan luar Jawa, dengan biaya sendiri. Sedari awal Kiai Suharbillah berpesan, ”Kami pengurus pusat tidak menyediakan tiket. Tiketnya nanti di surga dan insyallah lebih mahal harganya.” Itupun para pengurus Pagar Nusa yang hadir dimintai iuran 100 sampai 300 ribu-an percabang; jumlah yang lumayan besar untuk kebanyakan warga Pagar Nusa.
Lagi pula para pendekar dunia persialatan ini tak terlalu butuh pangkat-pangkat basah di pemerintahan yang akhir-akhir ini ramai diperebutkan orang banyak. Para pendekarlah sebenarnya yang berada di barisan terdepan perjuangan mendapatkan ”kedaulatan” negeri ini sekalipun belakangan nama mereka tidak banyak mendapatkan tempat dalam catatan sejarah yang didominasi oleh para diplomat dan politisi.
Di tengah-tengah kerumunan ratusan pendekar berbaju, celana, dan kopyah atau julbab hitam kelam itu penulis menemukan semangat menggebu-gebu untuk memperbaiki kondisi Nusantara yang telah dikacaukan oleh ”para pendekar berwatak jahat.” IPS-NU Pagar Nusa mengadakan Kongres di Pesantren Ciganjur Jakarta asuhan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Jum’at-Ahad (23-25 September 2005) lalu.
Menjelang pelaksanaan kongres saya sempat berbincang dengan Ketua Umum IPS-NU Pagar Nusa yang selanjutnya terpilih kembali. Dialah Prof. DR. KH. Suharbillah. Perbincagan berlangsung akrab dan sama sekali tanpa rasa takut meski saat itu penulis berhadapan dengan seorang pimpinan pendekar yang brewokan dan bertubuh besar kekar. Salah satu ucapan Kiai Suharbillah yang penting begini:
”Saya sempat mendapatkan telepon dari oknum yang mengatasnamakan pengurus wilayah Pagar Nusa. Dia mengaku menawarkan wilayahnya untuk memilih saya sebagai Ketua Umum Pagar Nusa Periode 2005-2010. Namun dia bertanya kompensasi apa yang hendak saya berikan kepada wilayah itu. Saya balik bertanya, apakah Pagar Nusa sekarang sudah seperti itu?!”
Ya. Memang dalam banyak hal paguyuban (jamaah) yang empunya kejelasan kekuatan ”fisik” dan massa menjadi bahan-bakar utama untuk menjadi alat politik, dan dengan begitu para pentolannya tergolong orang yang berpunya. Namun Pagar Nusa tidak termasuk dalam bahagian itu.
”Saya sempat menawarkan kepada para pengurus Pagar Nusa, apakah kongres ini model Ansor atau model NU. Kalau model Ansor para anggotanya di kasih sangu. Namun kalau model NU malah dimintai urunan. Ternyata warga Pagar Nusa Lebih memilih model NU,” kata Kiai Suharbillah. Dua idealtipe barusan seharusnya tidak ada, namun kadang menjadi problem ideologis yang pertama-tama harus diperbincangkan secara intern, diselesaikan sampai tuntas.
Para pengurus cabang IPS-NU Pagar Nusa berangkat ke Jakarta dari daerahnya masing-masing, Jawa dan luar Jawa, dengan biaya sendiri. Sedari awal Kiai Suharbillah berpesan, ”Kami pengurus pusat tidak menyediakan tiket. Tiketnya nanti di surga dan insyallah lebih mahal harganya.” Itupun para pengurus Pagar Nusa yang hadir dimintai iuran 100 sampai 300 ribu-an percabang; jumlah yang lumayan besar untuk kebanyakan warga Pagar Nusa.
0 komentar:
Posting Komentar